swaranusa.co, JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Rapat Pleno Kedua Wantimpres telah sepakat menetapkan tiga bidang strategis utama guna memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga bidang strategis tersebut meliputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diketuai oleh Agum Gumelar; Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai oleh Pratikno; serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Chairul Tanjung.
Pria yang disapa Bamsoet ini menerangkan bahwa pembidangan baru ini menyederhanakan struktur pada periode sebelumnya yang terdiri atas empat komisi, yakni Politik, Hukum, dan HAM; Pertahanan dan Keamanan; Kesejahteraan Rakyat; serta Ekonomi dan Keuangan.
Kehadiran tiga bidang ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran. Bambang Soesatyo sendiri tercatat bergabung di dalam Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran. Wantimpres harus mampu membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan yang bisa segera dijalankan Presiden,” katanya seusai mengikuti rapat di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bamsoet merinci bahwa Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dipimpin oleh Agum Gumelar beranggotakan sembilan orang.
Anggota bidang tersebut meliputi Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, serta Yahya Cholil Staquf.
Bidang ini bermitra langsung dengan Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dengan cakupan kementerian dan lembaga yang meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Ruang lingkupnya diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan dan keamanan nasional, serta menangkal ancaman siber dan kejahatan lintas negara.
“Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus menjadi perhatian utama,” terang Bamsoet.
Sementara itu, pada Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai oleh Pratikno, terdapat sepuluh anggota yang mencakup Dato’ Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, hingga Jacky Manuputty.
Bidang ini bermitra dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, mencakup sektor agama, haji, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya,” lanjut Bamsoet.
Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Chairul Tanjung didukung oleh tujuh anggota, yakni Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini memiliki cakupan mitra terluas, meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, serta koordinasi bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Jaringan mitranya mencakup kementerian di sektor investasi, industri, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, energi, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan analisis mengapa investasi belum optimal, biaya logistik masih tinggi, industri menghadapi tekanan, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Bamsoet.
Di akhir penjelasannya, Bamsoet menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan ini akan sangat bergantung pada sinergi terpadu antarbidang dalam merumuskan rekomendasi lintas sektor yang solutif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
