swaranusa.co, JAKARTA — Berbagai bentuk penolakan maupun kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan proyek berskala masif seperti fasilitas Pusat Data (Data Center) AI oleh PT BDx Indonesia di Jatiluhur seringkali berakar dari minimnya transparansi informasi.
Pakar Lingkungan Hidup sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup, Alexander Sonny Keraf meminta pemerintah serta pihak investor untuk menjadikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen dialog publik yang nyata dan transparan, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif formal di atas kertas.
Kekhawatiran publik yang kerap muncul seputar potensi krisis air bersih serta polusi suara seperti kasus-kasus yang marak terjadi pada operasional pusat data di luar negeri dinilai hanya dapat diredam secara efektif melalui penyajian data ilmiah yang akurat serta keterbukaan informasi mengenai teknologi mitigasi yang diterapkan.
“Setiap aktivitas manusia dan industri pasti memiliki dampak. Namun, melalui mekanisme AMDAL, dampak sosial dan lingkungan itu diprediksi secara ilmiah, bukan sekadar menebak-nebak. Proses ini harus menjabarkan teknologi dan metode apa yang diterapkan investor seperti sistem air mandiri atau peredam kebisingan untuk meminimalisir dampak tersebut,” katanya saat dihubungi.
Aturan hukum terkait AMDAL yang berlaku selama ini sebenarnya telah mewajibkan adanya pelibatan aktif dari masyarakat yang berpotensi terdampak sejak tahap perencanaan awal.
Sonny, sosok yang turut merumuskan regulasi keterbukaan partisipasi publik dalam dokumen AMDAL pada masa jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, menekankan bahwa suara, aspirasi, serta kekhawatiran warga mutlak harus didengar, direspons secara serius, dan diintegrasikan ke dalam desain operasional fasilitas.
Pemerintah dan investor dituntut untuk selalu menyajikan data yang terverifikasi secara valid guna memenangkan penerimaan sosial (social acceptance) di tengah masyarakat, sekaligus mencegah meluasnya penyebaran informasi atau provokasi yang tidak berdasar.
Kendati demikian, Sonny mengingatkan bahwa tantangan terbesarnya justru seringkali berada pada fase eksekusi setelah izin resmi diterbitkan.
Ia memperingatkan adanya potensi kelalaian implementasi di lapangan yang kerap menjadi pemicu utama timbulnya konflik antara pihak kawasan industri dengan warga sekitar.
“Mekanisme mitigasi yang ada di atas kertas AMDAL harus dijamin penerapannya di lapangan. Jangan sampai pemilik usaha berlindung di balik klaim ‘kami sudah punya dokumen AMDAL’, tetapi praktiknya mereka tidak menerapkan apa yang tertulis di dalam dokumen tersebut. Pengawasan ketat dari pemerintah adalah kunci,” pungkasnya.
