swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat sinergi pembiayaan perumahan nasional melalui pembahasan Kredit Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun subsidi, hingga program gentengisasi untuk mendukung industri lokal.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Jakarta kemarin, Senin (25/5/2026).
Maruarar mengatakan bahwa plafon KPP BRI meningkat dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar Rp9,2 triliun atau sekitar 76 persen dengan total 66.328 debitur.
Mayoritas berasal dari sisi permintaan atau demand sebanyak 65.576 debitur, sementara sisi pasokan atau supply mencapai 752 debitur.
“Ini menunjukkan komitmen kuat BRI dalam mendukung program perumahan dan pengembangan UMKM melalui KPP,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Selain KPP, pemerintah dan BRI juga membahas perkembangan FLPP. Pada 2025, target FLPP BRI mencapai 33.000 rumah subsidi dengan realisasi 32.206 unit.
Sementara tahun ini target meningkat menjadi 60.000 unit dan hingga kini telah terealisasi sekitar 12.500 unit.
Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah turut mendorong pembiayaan rumah susun subsidi melalui skema FLPP sebagai solusi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
“Untuk memenuhi target 60.000 unit FLPP, salah satu opsinya bisa melalui rusun subsidi. Kami juga mendorong agar BRI melakukan kajian market terlebih dahulu agar rusun subsidi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pembangunan rumah susun subsidi, mulai dari kerja sama pemanfaatan hingga bangun guna serah.
Pertemuan juga membahas program gentengisasi di Jawa Barat yang dikaitkan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada 2026, alokasi BSPS di Jawa Barat mencapai 40.000 rumah sehingga kebutuhan genteng diperkirakan menyentuh sekitar 12 juta unit.
Pemerintah menilai penguatan kualitas produk menjadi aspek penting agar program pemberdayaan UMKM pengrajin genteng berjalan optimal tanpa mengurangi perlindungan konsumen.
“Kita niat membantu UMKM genteng, tapi jangan sampai juga merugikan konsumen dengan kualitas yang tidak baik. Saya mau UMKM mendapat kesempatan, tetapi rakyat sebagai konsumen juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Karena itu kami mendorong para pengrajin genteng untuk memiliki sertifikasi SNI,” terang Maruarar.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa kualitas produk menjadi faktor penting dalam mendukung pemasaran maupun akses pembiayaan industri.
“Kalau ingin mengakses pembiayaan perbankan tentu kualitas menjadi perhatian. Konsumen seperti pengembang juga melihat kualitas produk, sehingga jika sudah memiliki sertifikasi SNI tentu akan lebih mudah dipasarkan,” katanya.
Hery juga memastikan dukungan BRI terhadap program pemerintah di sektor perumahan.
“BRI juga terus memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui berbagai skema yang ada,” ujarnya.
