swaranusa.co, JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menghadiri seremoni Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Kawasan Perumahan PT KAI, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Selepas acara peresmian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program penyediaan hunian terjangkau ini memperoleh dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN melalui penerbitan sertifikat tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertifikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertifikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” katanya usai acara.
Inisiatif ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengakselerasi pendaftaran tanah bagi MBR.
Kerja sama tersebut diperkuat lewat Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang telah disahkan pada 21 Juli 2026.
Hashim menambahkan bahwa jaminan kepastian hukum atas aset tanah ini akan membawa manfaat ekonomi substantif, seperti membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi pilar krusial dalam menyukseskan program perumahan rakyat, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, termasuk lahan milik PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, Sertifikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” katanya.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menekankan pentingnya integrasi antara penyediaan fisik hunian dan legalitas tanah bagi MBR.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujarnya.
