swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi dalam pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado kemarin, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah menyetujui peningkatan signifikan kuota rumah subsidi di Sulawesi Utara dari 3.000 unit pada 2025 menjadi 15.000 unit pada 2026.
Selain itu, alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga melonjak dari 748 unit menjadi 8.198 unit pada periode yang sama.
“Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas,” katanya saat sambutan dikutip melalui keterangan pers.
Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota rumah subsidi turut didorong oleh kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5% menjadi 4%.
Kebijakan tersebut memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp80 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan, sehingga kuota nasional meningkat dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan sejumlah kebijakan, seperti pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, percepatan proses PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
“Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar,” jelasnya.
Menteri Ara juga menekankan pentingnya pendekatan governmentpreneur, yakni kombinasi antara tata kelola pemerintahan dan inovasi ala dunia usaha.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan.
Sebagai contoh, sepanjang 2025 program pembangunan dan renovasi rumah melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) swasta mencapai 9.701 unit.
Ara menilai skema tersebut menjadi alternatif pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
“BSPS swasta salah satu contoh terobosan tidak mengandalkan uang negara. Perlu kepercayaan, networking, leadership,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai inovasi pembiayaan baru yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap konsep tersebut.
“Mengelola APBD harus didukung dengan kemitraan yang inovatif sehingga dapat melahirkan efisiensi,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi pembangunan daerah.
“Melalui forum ini kita akan menyatukan gerak langkah untuk memastikan bahwa setiap rencana yang disusun mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara ke depan,” ujarnya.
