swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkatkan signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026, khususnya di Sulawesi Utara, melalui kolaborasi pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan sambutan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam peluncuran program di Manado yang juga melibatkan BP Tapera, Bank Negara Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Sarana Multigriya Finansial.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengapresiasi dukungan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang dinilai berperan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
“Peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (9/4/2026).
Dari sisi pembiayaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 7 April 2026 mencapai Rp10,8 triliun, dengan 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand.
Bank Negara Indonesia mencatat pencapaian tertinggi dengan realisasi Rp206,3 miliar kepada 453 nasabah.
Kementerian PKP juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi MBR sebesar 41% melalui program FLPP.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, backlog perumahan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Untuk itu, Sri menjelaskan bahwa pemerintah mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui regulasi baru rumah susun subsidi.
“Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi,” ujarnya.
Sebagai implementasi, proyek Apartemen Poris 88 di Tangerang menjadi salah satu contoh hunian yang siap mendukung kebijakan tersebut, dengan total 372 unit dan 141 unit masih tersedia.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo juga menyampaikan rencana program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ada program baru akan dilaksanakan oleh Menteri Agraria didampingi oleh Menteri PKP, ada data2 menunjukkan rakyat kita di perkotaan dan pedesaan, banyak rakyat yang masih memiliki tanah berstatus girik. Pak Presiden sudah menyetujui program sertifikasi gratis dan ini akan dinikmati oleh belasan juta keluarga di Indonesia. Ini merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara,” ujarnya.
