swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat konektivitas serta rantai pasok pangan, termasuk di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah berbagai risiko perubahan iklim.
Upaya strategis ini dinilai sangat membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta para pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang antarwilayah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 yang diselenggarakan di Makassar, Jumat (23/10/2026).
“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu,produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Salah satu tantangan nyata yang perlu segera diantisipasi saat ini adalah kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai.
Berdasarkan catatan, inflasi pangan sempat tercatat mencapai 5,03% dengan lonjakan harga yang signifikan, di mana cabai merah besar naik sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, serta cabai rawit sebesar 5,07%.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya memastikan agar pasokan pangan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengatasi berbagai gangguan distribusi yang berpotensi memicu lonjakan harga meskipun stok barang secara nasional sebenarnya tersedia.
Sebagai langkah responsif, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi telah menetapkan lima arahan utama.
Tiga di antaranya adalah optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani dan nelayan, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Sisanya adalah mitigasi dampak fenomena El Niño melalui penguatan infrastruktur irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.
Lebih lanjut, upaya untuk menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan juga didukung melalui peluncuran Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun.
Paket kebijakan tersebut mencakup alokasi insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta program bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.
Program magang tercatat menjangkau sebanyak 150 ribu peserta, sementara penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar hingga 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Tanah Air.
Pemerintah turut menjalankan program SPHP kedelai senilai Rp500 miliar guna mendukung stabilitas usaha para perajin tahu dan tempe.
Ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program ini menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Di sisi lain, penguatan rantai pasok menjadi semakin krusial bagi kawasan Sulampua yang memiliki tantangan geografis serta konektivitas antardaerah yang kompleks.
Tercatat pada triwulan II/2026, perekonomian wilayah Sulawesi mampu tumbuh sebesar 6,95% (yoy), sementara kawasan Maluku dan Papua tumbuh sebesar 4,46% (yoy).
Optimalisasi pelabuhan, peningkatan konektivitas jalur laut, serta penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain) sangat diperlukan guna menekan angka kehilangan hasil panen (food loss), mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi para produsen pangan lokal.
Guna mendongkrak potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN bidang logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua,yang dimulai dari komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan serta tarif distribusi yang kompetitif.
Para petani dan nelayan juga dihubungkan langsung dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, hingga SPPG, demi memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi erat bersama Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan agar memiliki kejelasan target volume, efisiensi biaya distribusi, serta dampak pengendalian harga yang terukur.
“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi.Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” jelas Dradjad.
