swaranusa.co, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan ekosistem hilirisasi dan industri bernilai tambah tinggi.
Sejumlah indikator risiko eksternal terpantau mulai membaik, yang tercermin dari penurunan Geopolitical Risk Index (GPR) hingga Agustus 2026 serta melandainya Trade Policy Uncertainty (TPU) sejak mencapai puncaknya pada April 2026. Kendati demikian, risiko disrupsi rantai pasok, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpastian kondisi keuangan global tetap memerlukan kewaspadaan tinggi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa eskalasi geopolitik di kawasan strategis dunia turut memberikan tekanan nyata bagi perekonomian domestik.
“Saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa konflik Selat Hormuz itu sangat berpengaruh ke semua negara. Khususnya kita, terutama selain menciptakan ketidakpastian dari sisi geopolitik global, juga pengaruh ke kenaikan harga. Logistic cost-nya naik semuanya. Yang paling penting sebenarnya masalah kepastian bahan baku,” katanya dalam sesi diskusi panel pada acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta dikutip melalui keterangan pers, Selasa (6/10/2026).
Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja investasi Indonesia tetap menunjukkan tren perkembangan yang positif.
Tercatat, realisasi investasi pada Semester I/2026 telah mencapai Rp1.010 triliun, atau hampir menyentuh 50% dari target keseluruhan tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041 triliun.
Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu destinasi penanaman modal yang sangat menarik di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
Menurut Susiwijono, dinamika perdagangan dunia saat ini turut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik arus investasi baru, terutama ketika para investor global mulai memburu lokasi produksi alternatif di tengah ketegangan perdagangan dan restriksi tarif antarnegara.
Fundamental ekonomi domestik yang relatif kuat serta ukuran pasar yang besar menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menangkap peluang tersebut.
Guna menjaga momentum ini, Pemerintah terus memperkuat daya saing investasi melalui evaluasi dan peninjauan ulang berbagai skema insentif fiskal.
Langkah penyesuaian ini menjadi krusial seiring berlakunya kebijakan perpajakan global, termasuk penerapan Global Minimum Tax sebesar 15% yang memengaruhi efektivitas instrumen seperti tax holiday.
Di samping penguatan insentif, perluasan akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional terus dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak daya saing industri nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperluas jaringan kerja sama perdagangan melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), serta berbagai perjanjian ekonomi bilateral dan multilateral lainnya.
Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus menggenjot ekosistem hilirisasi dan industri berbasis nilai tambah melalui penguatan investasi, pemberian insentif yang kompetitif, pengamanan rantai pasok domestik, serta perluasan akses pasar ekspor.
Langkah komprehensif ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari guncangan eksternal, tetapi juga mendatangkan manfaat ganda bagi iklim investasi tanah air.
“Ini yang terus kita dorong, sehingga kita mendapatkan dua manfaat sekaligus. Pertama, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, sekaligus membuat Indonesia semakin menarik bagi investor,” pungkas Susiwijono.
