Program BSPS Jawa Tengah 2026 Diluncurkan, Menteri PKP Tekankan Transparansi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Tengah di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). Program BSPS Jawa Tengah 2026 fokus transparansi, pengawasan masyarakat, dan peningkatan kualitas hunian warga miskin. /PKP
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Tengah di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). Program BSPS Jawa Tengah 2026 fokus transparansi, pengawasan masyarakat, dan peningkatan kualitas hunian warga miskin. /PKP

swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Tengah sebanyak 30.000 rumah tahun 2026 di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).

“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni,” katanya saat sambutan dikutip melalui keterangan pers.

Menteri Ara menjelaskan bahwa pekerjaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026.

Khusus di Kabupaten Brebes, jumlah bantuan BSPS meningkat signifikan dari 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit tahun ini yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa.

Secara keseluruhan, kuota BSPS di Jawa Tengah naik dari 7.532 unit menjadi 30.000 unit tahun ini.

Di sela kegiatan, Menteri PKP meninjau rumah calon penerima bantuan bernama Warningsih, warga Desa Kaliwlingi yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Rumah yang ditempatinya masih menggunakan bambu rapuh dan belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.

Warningsih mengaku bersyukur akhirnya mendapat bantuan pemerintah setelah sebelumnya hanya didata tanpa realisasi bantuan.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Prabowo atas bantuan ini,” ujarnya.

Selain meluncurkan BSPS, Menteri PKP juga meninjau simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang diikuti 10 calon penerima bantuan.

Program tersebut melibatkan 4 toko bangunan dengan total pagu pembelian bahan bangunan Rp175 juta atau Rp17,5 juta per penerima bantuan.

Dari simulasi tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp10.633.760.

Menurut Menteri Ara, mekanisme PTT menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran negara dan memperkuat pengawasan masyarakat.

“Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” tegasnya.

Share

Berita Terkait