swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua dengan Kota Sorong sebagai titik awal pelaksanaan.
Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa pelaksanaan BSPS di Papua mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Selasa (28/4/2026).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri PKP juga meninjau langsung rumah calon penerima bantuan di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Anggota DPR RI Komisi V Faujia Helga.
Maruarar mengungkapkan adanya peningkatan signifikan alokasi BSPS di Sorong, dari 40 unit pada tahun sebelumnya menjadi 607 unit pada 2026.
Secara keseluruhan, program tersebut mencakup 42 kabupaten/kota di Papua dengan alokasi minimal 500 unit per daerah, sehingga total mencapai sekitar 22.000 unit rumah.
Berdasarkan hasil peninjauan, masih terdapat sejumlah rumah yang layak menerima bantuan namun belum lolos verifikasi administrasi.
“Saya minta kepada Wali Kota untuk membantu melengkapi persyaratan tersebut agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran.
Dari total anggaran awal Rp150,5 juta untuk 7 penerima, diperoleh efisiensi sebesar 10,34% menjadi Rp134,934 juta, dengan selisih Rp15,566 juta yang dimanfaatkan kembali untuk tambahan bahan bangunan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan bahwa kebutuhan penanganan RTLH di wilayahnya masih tinggi, mencapai sekitar 18.000 unit, sehingga program BSPS dinilai sangat penting bagi masyarakat.
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Pendekatan BSPS ditekankan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan rasa memiliki,” ungkapnya.
Kementerian PKP memastikan pelaksanaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.
