swaranusa.co, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang dinilai menghambat percepatan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian dan arah kebijakan pemerintah kepada para ulama.
Menurutnya, ulama memiliki posisi strategis karena menjadi tokoh yang paling dekat dengan masyarakat sehingga perlu memperoleh informasi mengenai berbagai program dan kondisi pemerintahan.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” katanya dikutip melalui situs setneg.go.id.
Prabowo kemudian memaparkan salah satu capaian pembangunan infrastruktur yang baru diresmikannya, yakni pembangunan jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut dapat direalisasikan dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun sehingga menunjukkan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Bayangkan kalau Rp20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” jelasnya.
Kepala Negara menerangkan bahwa penghematan dan optimalisasi anggaran hanya dapat dilakukan apabila pemerintah mampu menghentikan berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Oleh karena itu, upaya memperbaiki tata kelola keuangan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” terangnya.
Selain memperbaiki pengelolaan anggaran, pemerintah juga terus melakukan penertiban terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Langkah tersebut mencakup pengambilalihan kembali lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan hingga penutupan aktivitas pertambangan ilegal.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujarnya.
Presiden menilai upaya tersebut tidak mudah mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemanfaatan kekayaan negara harus terus diperkuat.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.
Di akhir sambutannya, Prabowo kembali mengingatkan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama dalam menjaga kekayaan negara sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan korupsi menjadi syarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
