swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Papua Raya.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peningkatan alokasi program BSPS yang dilakukan Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,” katanya saat peluncuran program BSPS di Kampung Mosso, Jayapura kemarin, Minggu (21/6/2026) dikutip melalui keterangan pers.
Berdasarkan data pemerintah, pelaksanaan BSPS di Papua Raya pada 2026 mencapai 22.379 unit, meningkat signifikan dibandingkan 1.656 unit pada tahun sebelumnya.
Sementara untuk Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan mencapai 4.554 unit, naik dari 851 unit pada 2025.
Tito menjelaskan masih terdapat sekitar 71.500 rumah tidak layak huni di Provinsi Papua.
Persentase rumah tidak layak huni mencapai 32,5% di Provinsi Papua, sedangkan di Papua Pegunungan mendekati 80% sehingga kebutuhan penanganan sektor perumahan masih sangat besar.
“Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar,” jelasnya.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah terdepan, sebanyak 15.000 unit dari total alokasi nasional BSPS sebanyak 400.000 unit pada 2026 disiapkan khusus bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi terhadap sistem Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT) yang diterapkan Kementerian PKP karena dinilai meningkatkan transparansi dalam pemilihan penyedia material bangunan.
“Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan lembaganya mendukung program pemerintah melalui penyediaan data yang akurat.
“Kami sangat mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Program ini akan berhasil apabila semua pihak bahu-membahu mendukung pelaksanaannya,” katanya.
Amalia turut mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material bangunan melalui mekanisme PTT yang mampu menghasilkan efisiensi biaya pembangunan.
“Saya kagum dengan toko penyedia material yang masih bersedia melakukan negosiasi harga meskipun telah menjadi penawaran termurah. Bahkan terdapat efisiensi hingga sekitar Rp3 juta per unit rumah,” ujarnya.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan BSPS di wilayah perbatasan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu proses administrasi mereka agar dapat kembali menjadi WNI sehingga berbagai program bantuan pemerintah, termasuk BSPS, dapat tepat sasaran,” katanya.
Mewakili Kementerian PKP, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik BSPS di Papua dijadwalkan dimulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026 dengan pengawasan agar pelaksanaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” terangnya.
