swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP BUMN mempercepat program relokasi warga bantaran rel dengan memanfaatkan aset milik BUMN.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta pimpinan BUMN dan lembaga terkait kemarin, Minggu (5/4/2026).
Maruarar mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel, sekaligus memanfaatkan lahan milik BUMN seperti PT KAI dan PT Angkasa Pura.
“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” katanya usai pertemuan dikutip melalui keterangan pers.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 300 unit hunian di lahan milik PT Angkasa Pura dan 500 unit di lahan PT KAI, dengan tahap awal ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah membuka peluang keterlibatan swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI.
“Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” jelasnya.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen optimalisasi aset negara untuk mendukung program tersebut.
“Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah tersebut sebagai contoh kerja cepat pemerintah dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi program konkret.
“Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkapnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam program ini, terutama di wilayah dengan backlog hunian tinggi seperti Jakarta Pusat.
“Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelasnya.
Dalam tiga minggu ke depan, pemerintah bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset potensial untuk pembangunan perumahan, terutama di kota besar.
Program ini juga diperkuat melalui pengembangan hunian vertikal bagi masyarakat kelas menengah tanggung, dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian layak secara berkelanjutan.
