swaranusa.co, JAKARTA — Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut turut didampingi Wali Kota Manado Andrei Angouw serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.
Dalam kunjungan tersebut, Hashim mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah dan mendorong agar rumah yang telah direnovasi juga memperoleh sertifikasi hak milik secara gratis melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
“Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang menerima program ini, selanjutnya sesuai arahan Presiden Prabowo untuk dapat menerima sertifikasi gratis. Ada belasan juta rakyat Indonesia yang punya rumah tapi belum punya sertifikat,” katanya melalui keterangan pers, Kamis (9/4/2026).
Hashim juga meminta pemerintah untuk segera menghimpun data masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik sebagai bagian dari prioritas nasional.
“Itu nanti bisa dicetak sertifikat hak milik/hak guna bangunan, itu sudah jadi prioritas Bapak Presiden. Ini merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara,” jelasnya
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyampaikan bahwa program BSPS mengalami peningkatan signifikan secara nasional, dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
“Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” katanya.
Di Sulawesi Utara, Kota Manado mendapatkan alokasi 290 unit yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Bunaken, Tuminting, Mapanget, dan Paal Dua.
Program tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat di kawasan pesisir dan permukiman padat.
Selain Manado, program BSPS juga menyasar sejumlah wilayah lain seperti Minahasa Utara, Minahasa, dan Bolaang Mongondow dengan alokasi yang bervariasi.
Wilayah kepulauan seperti Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe juga turut memperoleh bantuan guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
