Strategi Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan via Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. /BPMI
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. /BPMI

swaranusa.co, JAKARTA — Peresmian 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi serta 131 kabupaten/kota oleh Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini diyakini tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.

Saat mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir berani dan out of the box untuk memutus rantai kemiskinan.

“Kita tidak bisa menunggu, oleh karena itulah kita memberanikan diri untuk kita mewujudkan sekolah rakyat ini,” katanya dikutip melalui situs Kemensesneg, Kamis (15/1/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa sejak mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025, sebanyak 166 sekolah rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 15.954 siswa.

Para peserta didik tersebut berasal dari keluarga pada kelompok ekonomi paling rentan, yakni desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah rakyat ini memang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level yang paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi. 15.000 siswa, baik dari usia SD, SMP, maupun SMA yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat,” jelasnya.

Secara jangka panjang, pemerintah menargetkan pengoperasian hingga 500 sekolah rakyat pada tahun 2029, dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa di setiap sekolah.

“Kita di tahun ini akan membangun di 104 titik sekolah rakyat yang ideal. Mohon doa restunya supaya proses pembangunan lancar dan akan menambah, menampung lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa mengenyam pendidikan,” kata Mensesneg.

Selain pembangunan sekolah rakyat, pemerintah juga menjalankan berbagai inisiatif lain untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.

Upaya tersebut meliputi renovasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan interactive flat panel (IFP) guna mendukung pembelajaran berbasis digital.

“Inilah tujuan bernegara bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat kita, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan. Jadi ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan menjadi salah satu kuncinya untuk kebangkitan kita menuju Indonesia Emas 2045,” terang Prasetyo.

Share

Berita Terkait