swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan program perumahan di Nusa Tenggara Timur melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan menjadi kunci memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Dalam pertemuan strategis yang turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, pemerintah memastikan peningkatan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
“Tahun ini, setiap kabupaten/kota di NTT minimal mendapatkan 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota, maka NTT memperoleh sekitar 11.000 unit BSPS,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Rabu (22/4/2026).
Maruarar menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.
Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis menyatakan kesiapan perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan komitmennya untuk memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran di lapangan.
Wakil Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kesiapan daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.
