swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap berbagai perkara korupsi yang tengah berjalan.
Pemerintah menegaskan setiap penanganan kasus harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Djamari mengatakan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan proses pemberantasan korupsi berjalan efektif.
Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, serta lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil demi kepentingan bangsa dan negara.
“Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” katanya kepada wartawan dikutip Sabtu (11/7/2026).
Menurut dia, setiap institusi penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi perkembangan berbagai kasus dugaan korupsi.
Menko Polkam mengingatkan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun narasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman.
“Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Djamari menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan percaya aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk menjaga keadilan.
Menurutnya, meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi tidak dapat langsung diartikan sebagai meningkatnya praktik korupsi.
Sebaliknya, banyaknya kasus yang berhasil diungkap menunjukkan adanya upaya penguatan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” kata Djamari.
Ia menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap perkembangan perkara.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan kementerian dan lembaga terkait akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang profesional serta menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
