swaranusa.co, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat transformasi bisnis dan perannya dalam mendukung ekonomi kerakyatan setelah berada di bawah supervisi Danantara.
Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penguatan kinerja, transformasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Kinerja keuangan BRI sepanjang 2025 menjadi dasar pembagian dividen tunai terbesar sepanjang sejarah perusahaan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, BRI menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham.
Keputusan tersebut didasarkan pada laba konsolidasian tahun buku 2025 yang mencapai Rp57,132 triliun, dengan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun. Capaian itu kembali menempatkan BRI sebagai salah satu penyumbang dividen terbesar bagi negara.
Kinerja positif berlanjut pada kuartal I/2026. Perseroan membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7% secara tahunan.
Penyaluran kredit meningkat menjadi Rp1.562 triliun atau naik 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4%.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan keberadaan Danantara menjadi momentum untuk mempercepat transformasi perusahaan sekaligus memperkuat kontribusi terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan Perseroan tidak hanya tercermin pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi nyata BRI dalam pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penciptaan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Sebagai bagian dari transformasi, BRI menjalankan program BRIVolution Reignite yang difokuskan pada penguatan bisnis inti, efisiensi operasional, pengembangan sumber pertumbuhan baru, digitalisasi, serta peningkatan produktivitas dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah.
Perseroan juga melanjutkan agenda transformasi melalui peluncuran identitas korporasi baru pada Desember 2025.
Rebranding tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi BRI sebagai bank yang lebih modern, inklusif, dan tetap berlandaskan pada pemberdayaan UMKM serta ekonomi kerakyatan.
Dari sisi pendanaan, BRI berhasil meningkatkan porsi dana murah (CASA) menjadi Rp1.058,6 triliun pada kuartal I 2026 atau tumbuh 13,2% secara tahunan.
Rasio CASA meningkat menjadi 68,07% sehingga biaya dana (cost of fund/CoF) turun menjadi 2,3% dari 3% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbaikan struktur pendanaan tersebut didukung oleh peningkatan transaksi melalui BRImo, Qlola by BRI, Business Merchant, dan QRIS BRI.
Di sektor pembiayaan UMKM, hingga Mei 2026 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp84,36 triliun atau sekitar 46,87% dari total alokasi Rp180 triliun.
Sebagian besar pembiayaan disalurkan ke sektor produktif dengan sektor pertanian menjadi penerima terbesar senilai Rp35,91 triliun.
Perseroan juga memperkuat dukungan terhadap sektor perumahan melalui penyaluran Kredit Pemilikan Properti (KPP) sebesar Rp9,5 triliun kepada 68.212 debitur hingga akhir Mei 2026.
Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, alokasi pembiayaan KPP tahun ini ditingkatkan dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun.
Komitmen terhadap ekonomi kerakyatan turut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan.
Hingga saat ini BRI telah membina 5.245 Desa BRILiaN, melayani 15,6 juta pengguna LinkUMKM, serta mengembangkan lebih dari 43.000 klaster usaha melalui program Klasterku Hidupku.
Penguatan ekosistem BRI Group juga terlihat dari kontribusi perusahaan anak yang menyumbang laba sebesar Rp3,89 triliun atau sekitar 25,1% terhadap laba bersih konsolidasian pada triwulan I 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menilai transformasi yang dijalankan bank-bank milik negara memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
“Kinerja bank Himbara yang positif jadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif dan kerakyatan, termasuk industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, UMKM, serta berbagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” jelasnya.
