swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendukung Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan kedua kementerian berlangsung di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/05/2026).
Dalam agenda tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis untuk mengintegrasikan Program Sekolah Rakyat dengan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah kabupaten.
“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 Ha yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Saifullah juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat,” lanjutnya.
Dalam pembahasan itu, pemerintah turut menyoroti backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah.
Penyediaan hunian layak dinilai penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik di Indonesia dengan jumlah siswa mencapai sekitar 14.913 orang dan orang tua sebanyak 13.942 orang.
Data tersebut menjadi dasar penentuan sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa koordinasi dan integrasi data antar kementerian sangat penting agar program berjalan tepat sasaran.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ujar Menteri PKP.
Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Program tersebut menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah, namun kondisi bangunannya belum memenuhi standar layak huni.
Menindaklanjuti usulan dari Kementerian Sosial, Menteri Ara memastikan dukungan terhadap renovasi 10.000 rumah pada 2026 melalui skema BSPS.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses ya,” jelasnya.
Selain membahas teknis pelaksanaan program, kedua kementerian juga mendiskusikan sejumlah isu strategis terkait Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan pelaksanaan di daerah.
