swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di Sumatra, tepatnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta kemarin, Selasa (27/1/2026).
Dudy mengatakan bahwa seluruh langkah Kemenhub diarahkan untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak, meningkatkan keselamatan transportasi, serta mendukung kelancaran distribusi logistik dan aktivitas masyarakat.
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan,” katanya melalui keterangan pers, Rabu (28/1/2026).
Dudy menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana.
Dalam hal ini, Kemenhub menjalankan mandat di bidang infrastruktur melalui perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali sarana serta prasarana transportasi.
Menurut Menhub, seluruh langkah penanganan mengacu pada Rencana Induk serta Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Kemenhub juga mengharapkan dukungan dan pengawasan Komisi V DPR agar pelaksanaan tanggap darurat hingga rekonstruksi dapat berjalan optimal.
“Kami sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada berbagai infrastruktur transportasi, mulai dari terminal Tipe A dan Tipe B, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), hingga jalur rel kereta api lintas Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, APJ, chevron, warning light, dan APILL.
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” terang Dudy.
Sementara di Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan–Binjai dan Binjai–Besitang sepanjang 99 kilometer dengan 88 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas keselamatan jalan yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas.
Di Sumatra Barat, dampak bencana meliputi satu Terminal Tipe A serta jalur rel Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik terdampak, termasuk kerusakan marka, rambu, APJ, guardrail, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” jelas Dudy.
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang.
Kemenhub juga mendukung distribusi logistik melalui transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk penetapan tarif nol rupiah tol laut serta diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Kemenhub mengerahkan ratusan taruna transportasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk membantu pembersihan material, penyaluran bantuan bahan pokok, serta obat-obatan kepada masyarakat terdampak.
“Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk mendukung respons cepat di titik rawan bencana, Kemenhub juga menyiagakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai simpul transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Dukungan tersebut termasuk penyediaan 12 pesawat dan tujuh helikopter yang ditempatkan di tujuh bandara.
Ke depan, Kemenhub akan fokus pada pelaksanaan Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Kebutuhan anggaran penanganan pascabencana transportasi untuk fokus tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat dan Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi awal.
Dudy menerangkan bahwa Kemenhub akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara sebagai simpul tanggap bencana.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, kami optimistis upaya ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” terangnya.
