swaranusa.co, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung terpadu bagi berbagai badan umat dan organisasi kemasyarakatan Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Istighasah Kubra dan Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong negara memberikan perhatian lebih kepada institusi Islam agar memiliki fasilitas representatif di pusat ibu kota sebagai simbol kehadiran negara bagi umat.
“Ini adalah permintaan dari Menteri Agama dan jajarannya agar institusi Islam dapat difasilitasi. Selain itu juga merupakan lambang nyata bersatunya ulama dan umara (pemerintah),” katanya dikutip melalui situs Kemenag, Minggu (8/2/2026).
Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan ulama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Selama ini, para ulama dinilai konsisten menghadirkan kesejukan serta menyebarkan nilai toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Dalam taklimatnya, Prabowo juga menekankan bahwa Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebesaran dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Menurutnya, masjid tersebut mencerminkan semangat berdikari dan tekad Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia, sekaligus menjadi manifestasi komitmen negara dalam melindungi seluruh rakyat melalui nilai-nilai religiusitas.
Presiden turut mengutip pesan Al-Qur’an Surah Ar-Ra’d ayat 11 sebagai pengingat akan pentingnya perubahan dari dalam diri bangsa.
“Dalam Al-qur’an, Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kita harus bertekad melakukan perubahan dan memberantas kemiskinan,” jelasnya.
Pesan tersebut ditegaskan sebagai pemantik semangat pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kemiskinan serta memberantas praktik korupsi yang menghambat kemajuan nasional.
Presiden juga menyoroti kekayaan sumber daya alam Indonesia yang besar, namun membutuhkan pengelolaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.
“Kolaborasi antara Ulama, Umara, dan rakyat menjadi salah satu cara untuk memastikan kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” terangnya.
Sejalan dengan visi tersebut, MUI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan terhadap pemerintah sebagai mitra kritis sekaligus kolaborator strategis dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan umum.
