swaranusa.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengingatkan pemerintah agar merespons secara serius peringatan dari tiga lembaga pemeringkat internasional terhadap surat utang Indonesia.
Dia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kholid menyoroti keputusan Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal peringatan penting terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
“Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Kholid menjelaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan undang-undang.
Menurut Kholid, pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melebihi batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Selain faktor domestik, dia juga menyoroti risiko global yang berpotensi memberi tekanan tambahan pada APBN.
Salah satunya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran dengan Israel dan United States, yang dinilai dapat memicu kenaikan harga minyak dunia.
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.
Kholid menyebut terdapat dua risiko utama yang harus diwaspadai pemerintah, yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta kenaikan harga minyak dunia secara bersamaan.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran utang, biaya impor energi, serta memperbesar subsidi energi dalam APBN.
Selain itu, gejolak harga energi global juga dinilai berpotensi memicu tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia.
Oleh karena itu, dia menilai kebijakan fiskal pemerintah harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika global yang berkembang.
“Kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Jika diperlukan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut,” ujarnya.
Menurut Kholid, langkah antisipatif sangat penting untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya.
