swaranusa.co, JAKARTA — Fraksi PKS DPR RI mendesak Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk segera memperkuat tata kelola fiskal nasional. Kemenkeu diminta memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Habib Idrus Al Jufri, menguraikan bahwa Menkeu baru dihadapkan pada tantangan besar untuk mengimbangi antara keberlanjutan fiskal, pembiayaan program prioritas, serta perlindungan sosial bagi warga.
“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Idrus, berbagai ketidakpastian mulai dari dinamika pasar energi global, gejolak ekonomi internasional, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan dalam negeri memerlukan mitigasi fiskal yang cermat agar tidak menimbulkan beban ekonomi baru bagi publik.
Ia menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan penguatan kualitas belanja negara (spending quality) agar alokasi APBN lebih produktif dan berdampak langsung pada sektor riil.
“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Idrus menyarankan agar perlindungan daya beli ditempuh melalui bauran kebijakan yang presisi—seperti kestabilan harga pangan dan energi, efektivitas bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor UMKM.
“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” kata Idrus.
Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas negara. Setiap program prioritas pemerintah disarankan memiliki Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur agar asas kemanfaatannya dapat dinilai publik.
“APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Idrus menegaskan bahwa Fraksi PKS akan konsisten menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah secara objektif dan konstruktif.
“Menkeu baru memiliki pekerjaan besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus. Fraksi PKS akan mengawal agar kebijakan fiskal benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Idrus.
