swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah negara guna mendukung penyediaan perumahan rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Maruarar, koordinasi dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron Wahid, guna memastikan legalitas dan pengamanan lahan negara.
Dia juga menyinggung pembentukan Satgas PKH oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah signifikan.
“Saya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri ATR/BPN dan seluruh jajaran. Kita mendengar langsung bagaimana upaya mengamankan aset-aset negara, khususnya lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (21/4/2026).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa optimalisasi aset negara dilakukan berbasis data dan dokumen yang valid dari Kementerian ATR/BPN.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memastikan bahwa aset negara dapat dipertahankan sekaligus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penelusuran data historis serta legalitas aset untuk memastikan kepastian hukum.
Dari sisi penegakan hukum, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Hendra Gunawan menegaskan koordinasi dengan aparat penegak hukum terus diperkuat.
Dia menyebut berbagai klaim kepemilikan akan dikaji secara komprehensif agar tidak menghambat pembangunan.
“Kami akan bergerak cepat dan mengakselerasi penanganan hukum bersama Kepolisian dan Bareskrim, dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP,” ujarnya.
