Pemerintah Perkuat Distribusi Pangan Pascabencana untuk Kendalikan Inflasi

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Jasa Pengiriman Komoditas Pertanian di Bandung, Selasa (6/1/2025).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Jasa Pengiriman Komoditas Pertanian di Bandung, Selasa (6/1/2025).

swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana melalui penguatan distribusi rantai pasok.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah kolaborasi antara PT Pos Indonesia (Persero) dan Rumah Tani Nusantara untuk memastikan penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke wilayah terdampak berjalan cepat, merata, dan efisien.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Jasa Pengiriman Komoditas Pertanian di Bandung, Selasa (6/1/2025).

Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah gangguan distribusi akibat bencana alam di sejumlah wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan mengatakan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana harus berjalan seiring dengan pemulihan kemanusiaan.

Baca juga: WIKA Bukukan Kontrak Baru Rp17,43 Triliun Sepanjang 2025

“Secara kemanusiaan kita sangat empati. Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi kembali bergerak, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” katanya dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, Rabu (7/1/2025).

Bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berdampak terhadap produksi serta distribusi pangan.

Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, dan potensi tekanan inflasi pangan.

Dalam kondisi tersebut, penguatan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan pendukung, antara lain perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi agunan, kemudahan administratif, percepatan penyaluran KUR, serta keringanan suku bunga dan marjin.

Selain itu, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan, penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta penyaluran bantuan sosial dan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.

“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” jelas Ferry.

Baca juga: Apel Perdana 2026, Otorita IKN Tegaskan Transformasi ASN Menuju 2028

Melalui kerja sama ini, PT Pos Indonesia akan mengoptimalkan jaringan logistik nasional dan layanan last mile hingga wilayah pedesaan dan daerah sulit dijangkau.

Sementara itu, Rumah Tani Nusantara berperan dalam pendampingan petani, penyerapan hasil produksi, serta kerja sama pemasaran komoditas agar pasokan dari hulu ke hilir tetap berkelanjutan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan volatilitas harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas model kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional.

“Apa yang sudah kita lakukan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali,” terang Ferry.

Share

Berita Terkait