swaranusa.co, JAKARTA — Masyarakat diminta tetap tenang dalam menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi global.
Pemerintah Indonesia dinilai telah menyiapkan langkah alternatif untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional meskipun terjadi gangguan impor dari kawasan tersebut.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Energy Iftar Forum 2026 yang diselenggarakan Energy Hub di Jakarta pada Rabu (11/3/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan praktisi energi untuk membahas kondisi ketahanan energi nasional.
Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dari Timur Tengah sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan pasokan dari wilayah lain.
“Sekarang sekitar 19% impor minyak mentah Indonesia berasal dari Saudi Arabia (Timur Tengah), Kendati demikian, pemerintah sudah menyiapkan langkah preventif dengan mengimpor minyak dari negara yang tidak terdampak konflik,” katanya saat diskusi dikutip melalui keterangan pers, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh masyarakat Indonesia.
Sebab, mayoritas impor minyak mentah Indonesia justru berasal dari negara yang tidak terlibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Fathul memaparkan bahwa sejak April 2025 hingga Maret 2026 Indonesia paling banyak mengimpor minyak mentah dari Nigeria sebanyak 34,07 juta barel atau sekitar 25% dari total impor.
Selanjutnya impor berasal dari Angola sebanyak 28,50 juta barel atau sekitar 21%, serta dari negara lainnya sebesar 47,40 juta barel atau sekitar 35%.
Sementara itu, impor dari Arab Saudi tercatat sebesar 28,50 juta barel atau sekitar 19%.
“Artinya kita lebih banyak mengimpor dari negara yang tidak terlibat konflik. Artinya pasokan BBM Indonesia tetap aman,” ujar Fathul.
Dia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk 20 hari seringkali disalahartikan oleh masyarakat.
Menurutnya, angka tersebut lebih berkaitan dengan kapasitas penyimpanan BBM nasional yang masih terbatas, bukan berarti pasokan energi Indonesia benar-benar menipis.
Saat ini, kapasitas penyimpanan BBM nasional milik Pertamina mencapai sekitar 6,10 juta kiloliter atau sekitar 67% dari total kapasitas.
Sementara itu, kapasitas penyimpanan yang dimiliki pihak non-Pertamina mencapai sekitar 3,06 juta kiloliter atau sekitar 33%.
Fathul memastikan bahwa hingga saat ini cadangan operasional BBM nasional masih berada pada tingkat yang aman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026.
“Hingga saat ini, cadangan operasional BBM Indonesia tergolong aman hingga setelah momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2026,” katanya.
Energy Iftar Forum 2026 sendiri menjadi wadah dialog strategis antara berbagai pemangku kepentingan sektor energi.
Forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan energi menjelang Idulfitri.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi, sektor energi Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus meningkatkan ketahanan sistem energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
