swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah menyatakan perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang positif meski ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang terjaga, serta berbagai kebijakan stimulus disiapkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi pada semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang tetap kuat. Pada triwulan I/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan dan berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN maupun berbagai proyeksi lembaga internasional.
“Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3%. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi meraca perdagangan, ini sekarang trennya positif di USD0,09 miliar di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik. Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar USD144,9 miliar. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif,” katanya dalam acara Economic Update CNBC Indonesia dikutip melalui situs Kemenko Perekonomian, Senin (29/6/2026).
Untuk memperkuat konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini, pemerintah mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.
Program tersebut meliputi bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan, bantuan stabilisasi harga dan pasokan kedelai bagi perajin tahu dan tempe, serta berbagai insentif transportasi untuk angkutan udara, kereta api, dan kapal laut kelas ekonomi selama masa libur sekolah maupun periode Natal dan tahun baru.
Selain stimulus konsumsi, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Program Magang Nasional yang mulai berjalan pada Juli 2026.
Program tersebut memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan di berbagai sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif pemerintah.
Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220.000 lulusan SMK guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta memperluas akses terhadap peluang kerja, termasuk di pasar internasional.
Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi tahun ini sehingga sekitar 90 persen produk Indonesia berpeluang memperoleh tarif masuk 0% ke pasar Uni Eropa.
Selain itu, Indonesia juga melanjutkan proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing nasional, dan memperkuat kualitas kebijakan ekonomi domestik.
Dalam mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah turut mempersiapkan pembentukan financial center di Bali melalui penyusunan regulasi khusus yang saat ini masih dibahas bersama DPR.
Di saat yang sama, pengembangan ekonomi hijau juga terus didorong melalui proyek-proyek energi bersih yang didukung skema pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk pengembangan pembangkit panas bumi dan pengolahan sampah menjadi energi.
Menutup paparannya, Airlangga mengajak pelaku usaha memanfaatkan momentum kondisi ekonomi global saat ini untuk memperluas investasi karena harga barang modal dinilai semakin kompetitif.
“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” jelasnya.
