JAKARTA — Pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial dan stimulus pada akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi lonjakan inflasi menjelang Natal dan tahun baru (nataru) 2025/2026.
“Kebijakan ini menjadi amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kenaikan tarif angkutan dan harga pangan yang biasanya terjadi pada akhir tahun dapat kita kendalikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025 dikutip melalui keterangan pers, Selasa malam, (9/12/2025).
Program bantuan sosial dan stimulus akhir tahun tersebut antara lain bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg dan minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberikan untuk periode Oktober-November 2025.
Lalu, Bantuan Langsung Tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp300.000 yang diberikan sekaligus selama 3 bulan (Oktober-Desember 2025) kepada 35,05 juta KPM.
Kemudian program diskon tarif transportasi periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, event belanja seperti epic sale, harbolnas dan Belanja di Indonesia Aja (BINA), serta kegiatan pariwisata nasional maupun internasional.
Selain mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Nataru, Pemerintah turut mencermati risiko fenomena La Nina hingga Maret 2026, yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian dan menekan pasokan sejumlah komoditas pangan.
Langkah antisipatif dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku usaha pangan, optimalisasi program kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar ke wilayah defisit.
BUMN Logistik juga terus dioptimalkan guna memperkuat efisiensi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di tingkat nasional.
Inflasi Tetap Terkendali
Di tengah tantangan ekonomi global, perang dagang, tensi geopolitik dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi tekanan harga pangan nasional, kinerja inflasi Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang positif.
Pada November 2025, inflasi tercatat sebesar 2,72% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran selama 8 bulan berturut-turut.
Inflasi inti stabil pada 2,36% (yoy) seiring permintaan domestik yang tumbuh gradual dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali.
Sejalan dengan itu, inflasi volatile food (VF) berada di 5,48% (yoy) dan administered price (AP) tercatat 1,58% (yoy) dengan kontribusi utama berasal dari penyesuaian tarif angkutan udara.
Ferry menjelaskan bahwa capaian itu mencerminkan komitmen dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam menjaga stabilitas harga.
“Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah,” jelasnya masih dalam Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2025.
Rakorpusda menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia pada 28 November 2025.
Rapat tersebut ingin dipastikan bahwa seluruh agenda stabilisasi harga dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur hingga tingkat daerah.
Pemerintah, tambah Ferry, meyakini bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, inflasi nasional tahun 2025 dan 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%.
“Berkat perjuangan TPID juga, inflasi kita berada di rentang sasaran. Kita tetap butuh usaha ekstra agar inflasi kita terjaga di Desember 2025 dan volatile food dapat kita jaga di bawah 5%,” terangnya. (PRB)
