JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan berbagai program prioritas pemerintah menjelang penutupan tahun 2025.
Usai pertemuan, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas capaian sejumlah program strategis yang dinilai menunjukkan kemajuan positif.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang kian signifikan, serta pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.
“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” katanya kepada awak media dikutip melalui situs Presiden.
Qodari menjelaskan bahwa Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pembangunan nasional pada periode 2026–2027.
Presiden menegaskan bahwa seluruh program prioritas dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,” jelas Qodari.
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari memastikan upaya tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, Prabowo telah mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan alternatif.
“Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait percepatan program renovasi rumah.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.
Fahri menjelaskan bahwa tantangan utama renovasi rumah di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan serta kompleksitas tata ruang. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui penyusunan regulasi khusus.
“Yang di perkotaan ini kita memerlukan mekanisme akselerasi karena banyak persoalan lahan. Inilah yang sedang kami desain dalam bentuk peraturan, mungkin setingkat Perpres atau PP,” pungkasnya. (PRB)
