swaranusa.co, JAKARTA — Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan memastikan bahwa rencana pembangunan Gedung MUI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak berkaitan dengan isu Board of Peace (BoP).
Buya mengatakan bahwa gedung yang direncanakan tersebut diperuntukkan bagi Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU), yang nantinya juga akan menampung Kantor MUI serta organisasi kemasyarakatan Islam yang membutuhkan ruang operasional.
Gagasan pembentukan LPDU sudah lama digagas Menteri Agama Nasaruddin Umar dan kemudian menjadi program Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan isu Board of Peace atau Gedung MUI,” katanya di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI di Jakarta dikutip melalui situs MUI, Jumat (13/2/2026).
Buya menjelaskan bahwa rencana LPDU dan pembangunan gedung tersebut muncul jauh sebelum adanya polemik terkait kantor baru MUI yang dikaitkan sebagian pihak dengan sikap MUI terhadap BoP.
“Secara sederhana saja, waktunya berbeda. Gagasan LPDU ini sudah ada sebelumnya. Sementara isu-isu lain itu muncul belakangan. Jadi tidak ada relevansinya,” jelasnya.
Buya berharap masyarakat tidak terus terjebak dalam kesalahpahaman dan dapat melihat persoalan ini secara proporsional.
Dia juga mengingatkan agar agenda strategis LPDU untuk pemberdayaan ekonomi umat tidak dicampuradukkan dengan isu lain yang berbeda konteks. MUI, tegasnya, mendukung program pemerintah melalui LPDU.
“MUI berkomitmen mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi umat, termasuk melalui skema pengelolaan dana sosial keagamaan yang profesional dan akuntabel,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin juga memastikan bahwa pembangunan gedung tersebut tidak berkaitan dengan BoP.
“Duluan kita lahirkan istilah itu daripada BoP. BoP ini kan baru kemarin, sedangkan LPDU ini tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya,” katanya.
Menag mengungkapkan bahwa rencana LPDU telah diluncurkan Prabowo pada acara penerimaan zakat tahun sebelumnya, sedangkan isu BoP muncul belakangan.
“MUI sudah sangat bagus posisi sosialnya dengan pemerintah ini. Kita harapkan menikmati keakraban antara ulama-umara adalah rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Nasaruddin menambahkan bahwa Prabowo menginginkan dana-dana umat yang belum terkelola secara profesional dapat ditempatkan dalam sistem pengelolaan yang lebih akuntabel.
Gedung yang direncanakan setinggi 40 lantai itu, lanjutnya, bukan sepenuhnya untuk MUI, melainkan untuk LPDU. Adapun MUI juga akan diupayakan memiliki gedung tersendiri.
“Bagaimana mandiri seorang pemimpin kalau sekretariatnya saja belum punya. Maka dari itu, sejak awal saya gak bisa tidur kalau MUI tidak punya tempat,” tegasnya.
Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan keprihatinannya atas keterbatasan fasilitas yang selama ini dimiliki MUI.
“Tanpa hendak membandingkan, KWI [Konferensi Waligereja] di Menteng 9 lantai. Kita, haduh, tempat parkirnya (saja) susah sekali. Maaf tidak layak bagi pemimpin umat terbesar dunia,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan telah menyiapkan lahan sekitar 4.000 meter persegi di kawasan HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan Gedung MUI setinggi 40 lantai.
Hal itu disampaikan dalam acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” katanya pekan lalu.
