swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan program renovasi rumah skala besar di wilayah Papua dengan target minimal 21.000 unit. Program ini akan diluncurkan pada 27 April 2026 di Sorong dan dilaksanakan serentak di enam provinsi di Papua.
Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pimpinan daerah Papua di Jakarta.
Menteri Maruarar mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden.
“Kami merencanakan peluncuran pada 27 April di Sorong dan diikuti serentak di enam provinsi di Papua. Program ini masif dan langsung bisa dijalankan,” katanya usai pertemuan dikutip melalui keterangan pers, Kamis (16/4/2026).
Dalam implementasinya, setiap dari 42 kabupaten/kota di Papua ditargetkan mendapatkan sekitar 500 unit rumah melalui program bedah rumah.
Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga menghadirkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang membuat KUR perumahan tanpa jaminan. Bunganya hanya sekitar 6% per tahun. Harusnya tidak ada lagi rentenir di Papua,” jelasnya.
Pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi secara nasional menjadi 350.000 unit serta mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui kebijakan terbaru OJK terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Tak hanya renovasi rumah, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong berbasis data dari BPS.
“Dengan data dari BPS, program negara bisa berjalan berdasarkan keadilan dan penelitian sehingga hasilnya lebih tepat sasaran,” terang Maruarar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program tersebut sebagai langkah besar dalam mengatasi persoalan hunian di Papua.
“Problem perumahan di Papua cukup signifikan. Banyak yang belum punya rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa program tersebut juga membantu daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Kalau mengandalkan APBD daerah tentu sangat sulit. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri PKP atas program perumahan yang sangat signifikan di Papua,” lanjutnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan dukungan data statistik dalam pelaksanaan program tersebut agar kebijakan lebih tepat sasaran.
“Papua Pegunungan memiliki persentase rumah tidak layak huni tertinggi sekitar 89%, sedangkan Papua Tengah sekitar 67%. Kota Sorong memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Papua Barat Daya, sehingga menjadi lokasi peluncuran program,” jelasnya.
