swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memulai tahapan awal pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026).
Proses land clearing tersebut menjadi langkah awal penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat, terutama di wilayah industri dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa lahan yang akan digunakan telah dinyatakan clean and clear secara hukum.
Kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” katanya kepada wartawan di lokasi dikutip melalui keterangan pers, Kamis (29/1/2026).
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan berkelanjutan terhadap program perumahan nasional.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi rakyat,” pungkas Maruarar.
Dalam proyek rusun subsidi Meikarta, pemerintah menyiapkan 3 bidang lahan dengan total luas mencapai 30 hektare.
Tahap pertama akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan 18 tower setinggi 32 lantai.
Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal tersedia sekitar 47.000 unit hunian.
Secara keseluruhan, proyek ini ditargetkan menghasilkan hingga 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi tersebut akan dilaksanakan dalam empat tahap, dimulai dari land clearing, kemudian pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026.
Selanjutnya, pembangunan struktur atas dijadwalkan pada 17 Agustus 2026, dengan target serah terima kunci kepada penghuni pada 8 Agustus 2028.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebagai solusi konkret atas permasalahan hunian di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri dengan keterbatasan lahan.
“Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat,” katanya.
Dedi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat regulasi agar pertumbuhan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini. Industri harus tumbuh bersama kesejahteraan pekerjanya,” tegas Dedi.
Pemerintah pusat dan daerah saat ini masih membahas skema harga terbaik agar hunian tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.
