swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat menyepakati pemanfaatan kawasan Meikarta sebagai solusi penyediaan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung kemarin, Kamis (22/1/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan pentingnya percepatan proses perizinan serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah agar lahan Meikarta dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai hunian vertikal, terutama di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Kementerian PKP sebelumnya juga telah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan status lahan yang akan digunakan berada dalam kondisi clean and clear.
Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
Setelah dipastikan clean and clear, tambah Maruarar, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat.
“Kami berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas dukungan penuh terhadap program perumahan di wilayahnya,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa konsep hunian yang akan dikembangkan tidak sekadar rumah susun subsidi, melainkan apartemen terjangkau dengan fasilitas memadai dan lingkungan yang tertata.
“Konsep seperti ini akan kami dorong menjadi model percontohan di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi keterbatasan lahan,” jelasnya.
Dari sisi pengembang, pihak Meikarta menyatakan kesiapan mendukung program tersebut dengan menyediakan 2 bidang lahan seluas total sekitar 20 hektare.
Lahan tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 100.000 unit rumah susun, dengan rencana pembangunan dimulai pada April 2026.
