Ketahanan Energi Nasional: Sorotan Atas Strategi SKK Migas dan Realitas Target 2030

ReforMiner Institute menilai strategi ganda SKK Migas sudah tepat, namun pencapaian target produksi energi 2030 tetap menantang dari sisi keekonomian. /ESDM
ReforMiner Institute menilai strategi ganda SKK Migas sudah tepat, namun pencapaian target produksi energi 2030 tetap menantang dari sisi keekonomian. /ESDM

swaranusa.co, JAKARTA — Pada momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, isu ketahanan energi masih menjadi tantangan besar yang menuntut penyelesaian segera. Posisi Indonesia yang hingga saat ini masih berstatus sebagai importir minyak neto (net oil importer) memaksa pemerintah dan para pelaku industri hulu minyak dan gas (migas) untuk terus berinovasi dalam mengamankan ketersediaan pasokan energi nasional.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa peluncuran berbagai proyek berskala masif, seperti Blok Masela, tidak dapat secara instan mengubah postur ketahanan energi di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya rentang waktu yang terbilang cukup lama sejak fase penemuan cadangan hingga tahap eksekusi produksi.

“Minyak itu kalau hari ini kita menemukan cadangan baru, bisa diproduksikan sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan. Artinya, kalau bicara Blok Masela yang kemarin ground breaking itu ya enggak bisa di tahun ini maupun tahun depan,” katanya saat dihubungi.

Walaupun demikian, Komaidi memberikan apresiasi tinggi atas efisiensi pengerjaan proyek ENI North Ganal yang sanggup melesat dari tahap eksplorasi menuju persetujuan Plan of Development (PoD-I) hanya dalam waktu 10 bulan. Ia menilai pencapaian positif tersebut patut direplikasi oleh berbagai proyek migas lainnya.

“Saya kira apa yang terjadi dengan ENI perlu di-copy paste ya, dijadikan suatu contoh, suatu acuan begitu. Bahwa ketika POD-nya bisa dipercepat, ya nanti masa monetisasi atau eksploitasi atau produksinya juga bisa dipercepat,” jelasnya.

Menyoroti langkah SKK Migas yang menerapkan strategi ganda, yakni berfokus pada proyek laut dalam (ultra deepwater) sekaligus melegalkan operasional sumur minyak rakyat di daratan, Komaidi menilainya sebagai manuver yang taktis. Pendekatan ini dipandang sangat efektif untuk menyelaraskan pemenuhan pasokan dari dua dimensi waktu yang berbeda.

“Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama targetnya cadangan untuk kepentingan jangka panjang, yang kedua targetnya diproduksi untuk kepentingan jangka pendek begitu ya,” terangnya.

Meninjau dari sudut pandang ekonomi, Komaidi menjabarkan bahwa penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja paling masif dari sebuah proyek hulu migas tidak hanya berpusat pada masa pembangunan fisik. Efek ganda (multiplier effect) yang paling besar justru dirasakan langsung oleh sektor industri penunjangnya.

“Nah, yang menciptakan nilai tambah yang lebih besar itu sebetulnya industri pendukung maupun penggunanya. Kalau pendukung itu misalnya ya industri makanan, industri perhotelan, transportasi dan lain-lain kan yang terkait dengan industri hulu,” rinci Komaidi.

Pada bagian akhir penjelasannya, Komaidi memberikan tinjauan kritis terhadap target ambisius pemerintah untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030.

ReforMiner Institute menyoroti bahwa target tersebut akan sangat menantang jika dibenturkan pada realitas perhitungan komersial, mengingat mayoritas lapangan migas di Indonesia sudah berusia tua.

“Kalau bicaranya volume bagi sisi pemerintah, yang penting volumenya ada, bisa dilakukan. Tapi bagi sisi pelaku usaha, kalau nggak untung apa mereka mau melakukan, ini soal lain,” pungkasnya.

Share

Berita Terkait