swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan langkah cepat dengan meninjau langsung sejumlah perumahan subsidi yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi kemarin, Rabu (28/1/2026).
Dikutip melalui keterangan pers, Kamis (29/1/2026), kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Beberapa perumahan subsidi yang menjadi lokasi peninjauan meliputi Sukamekar Regency, Mutiara Indah, Green Lavender, Nebraska Terrace Sukamekar, serta Grand Permata Residence.
Seluruh kawasan tersebut dihuni oleh MBR dan terdampak banjir akibat meluapnya Kali CBL dalam beberapa waktu terakhir.
Tim Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan dipimpin oleh Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, serta Staf Khusus Menteri Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan kondisi fisik bangunan rumah, berdialog langsung dengan warga terdampak banjir, serta berkoordinasi dengan pengembang dan pemerintah daerah setempat.
Hasil tinjauan awal menunjukkan adanya sejumlah unit rumah dan lingkungan perumahan yang masih tergenang air dan membutuhkan penanganan segera.
Kementerian PKP menegaskan bahwa perlindungan hunian MBR menjadi prioritas utama, terutama pada perumahan subsidi yang terdampak bencana banjir.
Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain melakukan pendataan detail terhadap unit rumah terdampak, berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait normalisasi Kali Bekasi dan Kali CBL sesuai kewenangan, serta menjalin koordinasi dengan pengembang dan perbankan mengenai tanggung jawab perbaikan hunian.
Selain itu, Kementerian PKP juga akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan infrastruktur lingkungan perumahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan ke depan.
Seluruh hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis dan kebijakan lanjutan bersama para pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak banjir memperoleh solusi penanganan hunian yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.
