swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan peran strategis sektor perumahan dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Nusantara Economic Outlook 2026 bertema “Enhancing National Resilience, Sustainable Growth”, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum tersebut, Maruarar mengatakan bahwa penyediaan hunian layak dan terjangkau tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial, peningkatan produktivitas masyarakat, serta daya saing bangsa.
“Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Rabu (4/2/2026).
Maruarar menjelaskan bahwa pada 2026, pembangunan rumah susun (rusun) subsidi menjadi program prioritas Kementerian PKP.
Program tersebut ditujukan sebagai solusi atas keterbatasan lahan hunian, terutama di kawasan perkotaan dan kawasan industri dengan kebutuhan tempat tinggal pekerja yang tinggi.
Salah satu proyek yang telah mulai dilaksanakan adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Maruarar memastikan bahwa lahan proyek tersebut telah berstatus clean and clear dari sisi hukum.
“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan di Meikarta. Lahan di Meikarta sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” jelasnya.
Pembangunan rusun subsidi, tambah Maruarar, dirancang sebagai model hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri.
“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
