JAKARTA — Indonesia kembali dipercaya menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2026–2027. Kementerian Perhubungan mulai menyusun langkah strategis guna memastikan keanggotaan Indonesia di Dewan IMO berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi tata kelola maritim global.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sejumlah agenda strategis telah dirumuskan, mencakup penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/12/2025).
Dudy menjelaskan bahwa terpilihnya Indonesia bukan sekadar prestasi diplomatik, melainkan amanah global yang harus dijalankan dengan komitmen dan kontribusi konkret.
“Kepercayaan ini merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia,” tegasnya.
Dalam Sidang Majelis IMO ke-34 pada akhir November 2025, Indonesia meraih 138 suara dan menempati peringkat kelima dari total 26 negara kandidat.
Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan berpengaruh dalam perumusan kebijakan pelayaran internasional.
Menhub Dudy menilai keanggotaan Dewan IMO menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam kebijakan maritim global.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna jalur laut dunia, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga simpul-simpul pelayaran strategis, sejalan dengan visi Presiden Prabowo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Keanggotaan ini bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global,” jelasnya.
Menhub juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, industri, hingga asosiasi maritim, agar posisi Indonesia dalam diplomasi maritim internasional semakin kuat dan berkelanjutan. (PRB)
