swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dikutip melalui situs Kemensesneg, Jumat (9/1/2025).
Menhaj menjelaskan bahwa persiapan haji 2026 tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga penguatan tata kelola, pengawasan, serta integritas penyelenggaraan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Airlangga Bertemu Wamenlu Italia, Bahas Perdagangan dan Investasi
“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Irfan menambahkan bahwa pelayanan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, menjunjung tinggi akuntabilitas, serta berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan status sebagai haji yang mabrur,” terangnya.
Terkait persiapan layanan di Arab Saudi, Menhaj menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi.
Hal ini dilakukan agar seluruh layanan sesuai standar dan tepat waktu dalam melayani jemaah Indonesia.
“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100%. Transportasi sudah 100%, konsumsi sudah 100%, akomodasi Madinah sudah 93%, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini akan segera selesai,” jelasnya.
Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama haji, dan embarkasi dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai penerbangan, serta pengelola bandara.
Baca juga: Wamendiktisaintek Tinjau Lahan Sekolah Garuda di Sumbawa
Asrama haji disiapkan untuk menjamin jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Menhaj juga menegaskan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama, mulai dari pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, hingga sistem pelayanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menegaskan komitmen Kementerian Haji dalam menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional dan berintegritas.
“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya.
