swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memperkuat dan memperdalam hubungan bilateral dengan Tiongkok sebagai mitra strategis utama guna mendukung kepentingan nasional serta pembangunan ekonomi jangka panjang.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, industri, hingga pengembangan teknologi.
Penguatan hubungan bilateral ini juga didukung peran aktif China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) yang selama dua dekade terakhir menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha kedua negara.
Momentum penguatan kerja sama semakin ditegaskan melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada November 2024, yang menjadi tonggak penting hubungan Indonesia–Tiongkok.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kolaborasi kedua negara memiliki potensi besar mengingat skala ekonomi dan populasi yang dimiliki masing-masing negara.
“Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, Tiongkok berada di urutan kedua dunia, sementara Indonesia dengan 285 juta jiwa berada di urutan keempat. Keduanya anggota G20, dan ini benar-benar merupakan tonggak penting bahwa kolaborasi dan kerja sama antara kedua negara terbuka luas,” katanya dikutip melalui situs Kemenko Perekonomian, Senin (12/1/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai USD135,2 miliar pada 2024.
Selain perdagangan, kemitraan strategis juga diperkuat melalui inisiatif Two Parks Twin Countries (TCTP) yang bertujuan mendorong kolaborasi industri, investasi, dan integrasi rantai pasok.
Nota Kesepahaman TCTP yang pertama kali diluncurkan pada 2021 telah diperbarui pada Mei 2025, melalui penandatanganan antara Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan RRT Wang Wentao, serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Li Qiang.
Sebagai bagian dari penguatan TCTP, telah dilakukan penandatanganan 16 proposal proyek antara perusahaan Fujian dan mitra Indonesia dengan total nilai Rp36,4 triliun atau sekitar USD2,19 miliar.
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor logam dasar, pengolahan pangan dan makanan laut, tekstil, furnitur, teh, drone, baterai, hingga kecerdasan buatan (AI).
“Ke depan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang lebih dalam di bidang infrastruktur, logistik, industri hilir, manufaktur, energi terbarukan, ekonomi digital, AI, komputasi kuantum, ketahanan pangan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia,” jelas Airlangga.
Dalam mendukung arus investasi tersebut, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi nasional melalui reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan.
Pemerintah juga membentuk gugus tugas percepatan program strategis untuk mempercepat realisasi investasi dan memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi jangka panjang yang kompetitif.
