swaranusa.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kualitas pendidikan nasional secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyampaikan bahwa berbagai capaian di sektor pendidikan layak diapresiasi, terutama komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan. Namun, dia menilai masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, rata-rata lama sekolah nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih di bawah target wajib belajar 12 tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi persoalan, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah tertentu.
Selain itu, hasil Asesmen Nasional 2025 menunjukkan sekitar 50% siswa belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi, yang menandakan masih adanya persoalan dalam kualitas pembelajaran.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” katanya kepada wartawan dikutip, Minggu (3/5/2026)
Kurniasih menjelaskan bahwa perbaikan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas guru, penyempurnaan kurikulum yang adaptif, hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ekosistem yang mendukungnya.
Dalam hal ini, Kurniasih menegaskan peran DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran, termasuk melalui fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN.
“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” jelasnya.
Kurniasih juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan, termasuk zonasi, perlindungan anak, serta kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus didukung implementasi yang konsisten di lapangan.
Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
Pada momentum Hardiknas, Kurniasih mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan peringatan ini sebagai ruang refleksi sekaligus titik awal perbaikan nyata dalam sektor pendidikan.
“Hardiknas harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik tolak untuk perbaikan yang lebih nyata. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kita tidak boleh berkompromi terhadap kualitasnya,” terangnya.
