swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Forum Peningkatan Integritas Pejabat sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Depok, Minggu (1/2/2026), dan diikuti ratusan pejabat di lingkungan Kementerian PKP.
Forum tersebut dihadiri oleh 316 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, serta pengelola program strategis.
Ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja kolaboratif atau superteam, bukan bergantung pada figur individual dalam menjalankan program perumahan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan kerja kolektif yang solid serta berintegritas tinggi.
“Kita tidak sedang mencari superman. Yang kita bangun adalah superteam. Program perumahan ini terlalu besar jika dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan bersama, cepat, dan solid,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Senin (2/2/2026).
Maruarar menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian PKP saat ini sangat tinggi, tercermin dari dukungan Presiden, DPR RI, hingga Satgas Perumahan.
Kepercayaan tersebut juga diwujudkan melalui peningkatan anggaran hampir 100%, dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun.
“Kepercayaan sebesar ini harus kita jaga. Kita harus bekerja cepat, bekerja bersih, dan bekerja dengan terobosan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Maruarar juga menekankan komitmen tegas Kementerian PKP terhadap pemberantasan korupsi.
Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program strategis.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Di Kementerian PKP, tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang melanggar akan kami tindak tegas,” terangnya.
Forum Peningkatan Integritas PKP turut membahas penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta peran pimpinan dalam membangun budaya kerja antikorupsi dan kolaboratif lintas unit.
Para peserta diajak untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah konflik kepentingan dan memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Melalui forum ini, Kementerian PKP berharap seluruh jajaran pejabat mampu menjadi teladan integritas, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat kerja kolektif dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
