JAKARTA, Swaranusa.co – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mencatat kelompok komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah menjadi penopang utama lonjakan ekspor nonmigas nasional dengan pertumbuhan mencapai 54,44% pada April 2026. Menanggapi performa positif tersebut, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) menilai industri hilir kopi nasional masih berpotensi tumbuh lebih masif apabila pemerintah bersedia mengurai sejumlah kendala struktural dan hambatan regulasi.
Ketua Departemen Spesialisasi & Industri BPP AEKI Moelyono Soesilo mengatakan bahwa meski kinerja ekspor mencatatkan kenaikan nilai, pertumbuhan dari segi volume belum mencapai titik optimal.
Salah satu kendala utama dalam memicu ekspor produk olahan kopi bernilai tambah (value-added) terletak pada kerumitan dan tingginya biaya impor biji kopi (green bean) yang dibutuhkan untuk kebutuhan pencampuran (blending) dan branding.
“Dalam menciptakan produk jadi, kita butuh karakteristik dan aroma tertentu yang menjadi ciri khas brand. Sayangnya, kita kesulitan mendatangkan bahan campuran ini karena dikenakan bea masuk 5 hingga 15%, serta tingginya biaya Certificate of Analysis (COA) karantina,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Imposisi bea masuk dan beban administrasi tersebut membuat produk kopi olahan asal Indonesia kalah bersaing dari sisi efisiensi harga di pasar global.
Moelyono menepis kekhawatiran bahwa kebijakan impor bahan racikan ini bakal menurunkan harga panen petani lokal.
Pasalnya, volume produksi kopi nasional saat ini selalu terserap habis oleh pasar, bahkan Indonesia sempat mencatatkan lonjakan impor komoditas kopi pada kurun 2023–2024 akibat penurunan hasil panen domestik.
Di samping persoalan bahan baku, eksportir juga membentur tembok pendanaan ketika hendak memperluas penetrasi ke pasar nontradisional, seperti kawasan Afrika dan Asia Tengah.
Wilayah-wilayah tersebut umumnya masuk dalam kategori berrisiko tinggi (high risk), yang membuat lembaga perbankan enggan mengucurkan pembiayaan modal kerja ekspor.
“Perlu ada pendekatan dan dukungan finansial dari pemerintah agar pihak perbankan mau men-support eksportir yang ingin menembus pasar-pasar baru ini,” tambah Moelyono.
Menanggapi strategi untuk melipatgandakan perolehan devisa negara dari komoditas kopi, AEKI menegaskan bahwa kunci utamanya terletak pada efisiensi produktivitas lahan di sektor hulu.
Saat ini, tingkat produktivitas rata-rata kebun kopi jenis robusta di Indonesia masih berada di kisaran 1 hingga 1,2 ton per hektare.
Apabila pemerintah konsisten mendorong peningkatan hasil panen hingga minimal 2 ton per hektare, perolehan devisa negara otomatis akan melonjak secara signifikan.
“Solusinya simpel, pemerintah harus mendukung peningkatan produktivitas petani lewat penyediaan bibit unggul, pupuk, dan kredit modal kerja. Permintaan kopi dunia tidak akan menurun, justru terus meningkat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengadopsi keberhasilan petani binaan yang sudah mampu panen di atas 2 ton per hektare ke petani-petani lainnya di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
