swaranusa.co, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur Pusat Data (Data Center) kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) dinilai sebagai pilar yang sangat krusial untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia sekaligus mendongkrak daya saing nasional di kancah global.
Menanggapi gelombang masuknya investasi raksasa di sektor ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa kehadiran fasilitas pusat data mutlak harus dibarengi dengan tata kelola lingkungan yang transparan serta jaminan nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Dave menyoroti bahwa konsep kedaulatan digital tidak sebatas memindahkan lokasi fisik penyimpanan data ke dalam negeri.
Lebih dari itu, investasi tersebut wajib membawa standar perlindungan data, keamanan sistem, serta penguasaan teknologi yang benar-benar mumpuni bagi bangsa.
Terkait model operasional pusat data yang mengusung sistem utilitas mandiri seperti penyediaan pasokan air dan listrik secara mandiri tanpa membebani jaringan utilitas publik, Dave menilai langkah tersebut sebagai sebuah terobosan positif yang patut diapresiasi.
“Pusat data dengan utilitas mandiri dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi. Namun, penerapannya harus didukung oleh kajian teknis serta memenuhi ketentuan perizinan dan kelestarian lingkungan. Standar baku terkait penggunaan energi, air, dan pengelolaan limbah ini harus diterapkan secara tegas kepada seluruh investor, termasuk memperhatikan secara saksama hasil kajian lingkungan untuk proyek yang berjalan di kawasan seperti Jatiluhur,” katanya saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).
Merespons keresahan yang sempat dirasakan oleh warga terkait potensi kebisingan, krisis air, hingga defisit listrik yang kerap dikaitkan dengan operasional pusat data AI di berbagai negara lain, Dave meminta pihak pemerintah dan investor untuk proaktif meredam isu tersebut dengan pendekatan berbasis data empiris yang akurat.
Hasil kajian teknis serta langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan ditegaskan tidak boleh menjadi dokumen tertutup yang eksklusif, melainkan harus dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat sekitar.
Ruang dialog yang inklusif dan transparan dinilai sangat esensial untuk membangun kepercayaan publik, sehingga kepentingan laju investasi strategis tidak sampai berbenturan dengan hak kenyamanan warga.
Lebih jauh, Komisi I DPR RI mendorong agar gelombang investasi bernilai triliunan rupiah ini dapat beresonansi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi warga, khususnya melalui pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
“Investasi pusat data harus memberikan manfaat nyata. Penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan perusahaan dalam negeri perlu menjadi kewajiban yang melekat pada investasi tersebut, baik pada fase pembangunan maupun saat fasilitas telah beroperasi penuh,” jelasnya.
Guna menjamin agar talenta-talenta muda Indonesia tidak sekadar menjadi penonton atau pengguna teknologi semata di negeri sendiri, Dave mendesak para pengembang pusat data untuk turut serta membangun ekosistem edukasi yang kuat.
Kerja sama strategis dengan lembaga perguruan tinggi, pusat penelitian, serta perusahaan teknologi lokal melalui program riset bersama, kesempatan magang, hingga pelatihan intensif di bidang AI dan keamanan siber harus dijadikan syarat yang tak terpisahkan dari setiap masuknya investasi asing di sektor infrastruktur digital.
