JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menilai laporan 700.000 anak putus sekolah di tanah Papua sebagai peringatan serius atas persoalan pendidikan yang bersifat sistemik dan telah lama terabaikan.
Dia menegaskan perlunya verifikasi faktual terhadap laporan tersebut agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kurniasih meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan keakuratan data yang disampaikan, mengingat laporan tersebut bersumber dari kepala daerah. Validitas data dinilai krusial sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyaluran anggaran pendidikan.
“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” katanya dikutip melalui situs DPR, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah di Papua erat kaitannya dengan ketidaksinkronan data antarlembaga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih terdapat kesenjangan signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan daerah pegunungan.
Keterbatasan jaringan internet serta minimnya operator sekolah di wilayah terpencil menyebabkan banyak anak tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional.
Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.
Kurniasih juga menyoroti kondisi geografis Papua yang ekstrem sebagai tantangan utama pemerataan akses pendidikan.
Dia mengusulkan penguatan model sekolah berpola asrama atau boarding school sebagai solusi untuk menjangkau anak-anak di wilayah sulit akses dan minim transportasi.
Selain infrastruktur pendidikan, aspek keamanan dan kesejahteraan guru turut menjadi perhatian.
Kurniasih menilai, upaya menurunkan angka putus sekolah akan sulit tercapai jika tenaga pendidik masih menghadapi ancaman dan ketidakpastian saat bertugas di daerah rawan.
“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkasnya. (PRB)
