swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat semalam, Senin (26/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan pelaksanaan berbagai program perumahan di kedua provinsi.
Agenda pembahasan difokuskan pada percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi, Kredit Program Perumahan (KPP), serta penguatan pembiayaan mikro perumahan sebagai upaya melawan praktik rentenir melalui kolaborasi antara SMF dan PNM.
Maruarar mengatakan bahwa pemerintah berencana meningkatkan kuota BSPS secara signifikan menjadi 400.000 unit, dari sebelumnya 45.000 unit tahun ini.
Program tersebut akan difokuskan pada 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi awal minimal 100 unit di setiap daerah.
Selain bantuan perbaikan rumah, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan kawasan hunian strategis yang terintegrasi dengan fasilitas publik, seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah, sekaligus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas penerapan mekanisme BSPS yang lebih transparan melalui skema Pemilihan Toko Terbuka.
Maluku Utara direncanakan menjadi proyek percontohan penerapan skema ini, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya telah menjalankan program bedah rumah dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan melibatkan toko bangunan lokal.
Skema ini dinilai mampu menekan biaya pembangunan sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
