Kementerian PKP Gandeng Bankers Perempuan Percepat Program 3 Juta Rumah

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama komunitas bankers perempuan dari sektor perbankan di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta semalam, Selasa (20/1/2026). Kementerian PKP memperkuat kolaborasi dengan perbankan perempuan guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi rakyat. /PKP
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama komunitas bankers perempuan dari sektor perbankan di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta semalam, Selasa (20/1/2026). Kementerian PKP memperkuat kolaborasi dengan perbankan perempuan guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi rakyat. /PKP

swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan komunitas bankers perempuan dari sektor perbankan dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta semalam, Selasa (20/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan sektor perumahan sangat bergantung pada kerja sama lintas pemangku kepentingan, terutama perbankan, agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kalau kita diberi kesempatan dan kewenangan untuk bekerja bagi rakyat, maka tugas kita adalah bekerja sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya, dan seberani-beraninya untuk membela kepentingan masyarakat,” katanya dikutip melalui keterangan pers.

Ara menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan Kredit Program Perumahan (KPP) dan beragam insentif lain guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Menteri Ara juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat dalam memilih hunian.

Menurutnya, edukasi yang memadai akan membantu masyarakat memahami perbedaan antara rumah komersial dan rumah program pemerintah, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah, perbankan, dan seluruh pelaku sektor perumahan harus berjalan bersama agar masyarakat semakin paham dan terlindungi dalam memilih hunian,” ungkapnya.

Ke depan, Kementerian PKP berkomitmen untuk terus mempererat kolaborasi dengan sektor perbankan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari upaya menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Share

Berita Terkait