swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi yang direncanakan menjadi area pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kemarin, Sabtu (17/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah percepatan pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di wilayah perkotaan dan penyangga ibu kota.
Dua titik yang ditinjau berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat.
Masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare dan dinilai memiliki potensi strategis untuk pengembangan hunian vertikal bersubsidi.
“Kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Minggu (18/1/2026).
Maruarar menjelaskan bahwa kedua lokasi tersebut berada di kawasan yang cukup ideal karena memiliki akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri, sehingga mendukung mobilitas penghuni.
“Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” jelasnya.
Selain faktor aksesibilitas, Maruarar menekankan pentingnya kelengkapan fasilitas publik di sekitar kawasan hunian.
Dia meminta jajarannya untuk memetakan jarak lokasi ke fasilitas penting seperti tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit.
“Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” jelasnya.
Di atas lahan seluas sekitar 10 hektare tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 18 tower rumah susun yang dilengkapi fasilitas pendukung.
Fasilitas tersebut antara lain sekolah, klinik kesehatan, taman bermain, serta sarana olahraga, agar kawasan rusun benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni dan nyaman bagi MBR.
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” terangnya.
Maruarar memastikan bahwa seluruh proses pembangunan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memastikan lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah.
“Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.
Untuk memastikan kelancaran program, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta.
Rencana tersebut, tambah Maruarar, telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
“Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkapnya.
Maruarar menambahkan, saat ini tim Kementerian PKP tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari skema pembiayaan, legalitas lahan, hingga perencanaan desain bangunan.
“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari agenda percepatan penyediaan hunian layak, Maruarar juga menyampaikan bahwa survei ke sejumlah lokasi lain bersama pengembang berbeda akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
