swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengawali tahun 2026 dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan.
Kegiatan yang digelar di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (15/1/2026) ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi para pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa kebijakan perumahan harus disusun dan dijalankan dengan pendekatan berbasis data serta sinergi antarlembaga agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menekankan pentingnya tata kelola yang transparan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat. Setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Check and balance harus berjalan, dan langkah-langkah strategis harus konkret,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Ara juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai solusi penyediaan hunian layak dan terjangkau, terutama di kawasan perkotaan.
Kinerja Kementerian PKP sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang signifikan. Dari pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi anggaran mencapai 96,21%.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat dari 38.000 menjadi 45.000 unit, pembangunan rumah susun mencapai 2.270 unit, rumah khusus 476 unit, serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh di sekitar 4.500 titik.
Kontribusi sektor swasta juga turut memperkuat ekosistem perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan capaian 9.701 unit rumah.
Menteri Ara menilai partisipasi dunia usaha sebagai bukti nyata semangat gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta.
“Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Kementerian PKP memperoleh dukungan anggaran APBN sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Anggaran tersebut ditargetkan untuk pembangunan lebih dari 406.000 unit rumah, yang mencakup 400.000 unit BSPS, 743.000 rumah susun, 607 rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat penyaluran KPR FLPP pada 2025 mencapai 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah.
Sementara itu, PNM melalui program Mekar telah membantu 16,4 juta ibu rumah tangga dalam mengakses pembiayaan perumahan.
Dari sektor swasta, PT Djarum tercatat sebagai kontributor CSR terbesar dengan 1.608 unit rumah, sedangkan Bank BTN menegaskan keberlanjutan dukungannya terhadap program rumah subsidi.
Pengembang senior James Riady menilai pertemuan ini sebagai penanda era baru kolaborasi nasional di sektor perumahan.
“Perumahan kini menjadi agenda strategis Presiden dan penggerak ekonomi rakyat. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peluang besar ini,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amilia Adininggar Widyasanti turut menilai pendekatan berbasis data yang diterapkan Kementerian PKP sebagai langkah progresif dalam memastikan kebijakan perumahan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak banyak kementerian yang membangun program unggulan berbasis data. Ini luar biasa, karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar bermakna bagi rakyat,” katanya.
