swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan kesiapan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga awal Januari 2026, pemerintah telah menyiapkan 197 titik lahan untuk relokasi dan pembangunan huntap.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Minggu (11/1/2026).
Berdasarkan data terakhir per 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana di 3 provinsi mencapai sekitar 189.308 unit.
Di Provinsi Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut.
Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut.
Adapun di Sumatera Barat tercatat 6.627 rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 hanyut.
Menteri PKP menjelaskan bahwa khusus Aceh, pemerintah telah mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung hingga 28.311 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, 24 titik lahan telah diverifikasi lapangan dan dinyatakan layak. Sementara itu, Sumatera Utara menyiapkan 16 lokasi dan Sumatera Barat 28 lokasilahan relokasi.
“Lokasi huntap harus memenuhi tiga kriteria utama, aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat seperti ladang, sekolah, pasar, dan tempat kerja,” jelasnya.
Dalam rangka percepatan, Maruararmengusulkan agar tahapan penganggaran dan pengadaan dilakukan lebih awal.
“Kami usulkan agar Februari sudah bisa mulai pelaksanaan. Kami siap memulai dari Aceh Tamiang yang sudah menyampaikan surat kesiapan,” ujarnya.
Maruarar juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional untuk memastikan ketepatan sasaran pembangunan huntap.
“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini menjadi kunci agar seluruh langkah penanganan bisa berjalan cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
