JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengantisipasi potensi bencana selama momentum Natal 2025 dan tahun baru 2026 (nataru).
BPBD diharapkan memiliki kewenangan penuh sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, Kepala BNPB menilai masih terdapat daerah yang belum memaksimalkan peran dan kewenangan BPBD.
Kondisi tersebut menyebabkan penanganan bencana belum berjalan optimal, terutama di tingkat kabupaten dan kota.
“Memang itu yang harus kita sadari bersama. Kami menyarankan, ke depan, barangkali salah satunya adalah meningkatkan kemampuan BPBD,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Selasa (30/12/2025).
Suharyanto menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi lemahnya peran BPBD adalah masih banyaknya pimpinan BPBD yang berstatus pelaksana tugas dan merangkap jabatan lain, seperti sekretaris daerah.
Menurutnya, status tersebut membuat BPBD hanya memiliki tanggung jawab administratif tanpa kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.
“Kami berharap kepala BPBD itu bukan kepala pelaksana BPBD lagi, tidak dirangkap oleh sekretaris daerah. Kalau hanya kepala pelaksana tugas ini hanya punya tugas dan tanggung jawab tetapi tidak memiliki kewenangan,” jelasnya.
Siklon Tropis Senyar Pengaruhi Data Kebencanaan
Kepala BNPB menyampaikan bahwa data kejadian bencana selama 5 tahun terakhir, periode 2021–2025, menunjukkan tren fluktuatif dengan jumlah kejadian berkisar di atas 3.000 per tahun. Meski demikian, BNPB terus berupaya menekan dampak yang ditimbulkan.
Fenomena Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada 25–26 November 2025 di tiga provinsi di Sumatra menyebabkan lonjakan signifikan jumlah korban.
“Ini sudah turun, tapi ketika 25-26 November 2025 terjadi Siklon Senyar, di tiga provinsi di Sumatra, tentunya grafik ini naik lagi. Karena bertambah 1.100 korban jiwa dan menelan biaya kerusakan puluhan triliun,” ungkap Suharyanto.
Suharyanto menilai sebagian bencana seharusnya dapat dicegah atau setidaknya ditekan dampaknya.
Berdasarkan data terbaru, hingga saat ini tercatat 3.176 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama karena penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, hingga media massa.
Terkait penanganan dampak Siklon Tropis Senyar, Kepala BNPB menyebutkan bahwa lima kabupaten/kota telah memasuki fase transisi pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Meskipun kita sedang fokus tanggap darurat, bagi 43 kabupaten/kota di Sumatra, sekarang sudah ada lima kabupaten/kota masuk masa transisi pemulihan ke rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Mitigasi, Status Darurat, dan Peran BPBD
Sebagai langkah antisipasi, Kepala BNPB meminta daerah aktif melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan lapangan hingga pelaksanaan apel kesiapsiagaan.
Pemerintah daerah juga diminta tidak ragu menetapkan status siaga atau tanggap darurat agar dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan.
“Penetapan status siaga dan tanggap darurat tidak perlu dianggap berlebihan. Pemerintah pusat bisa turun memberikan bantuan dan anggaran,” ujar Suharyanto.
Ia menegaskan bahwa BPBD harus menjadi koordinator, komando, dan pelaksana di lapangan saat terjadi bencana. Unsur TNI dan Polri berperan sebagai pendukung, sementara kendali tetap berada di tangan BPBD.
“Kepada BPBD, meski mungkin masih pelaksana, kami mohon untuk tidak ragu mengambil kendali saat tanggap darurat,” ungkapnya.
Peringatan Dini dan Tata Ruang
Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi perhatian utama BNPB. Suharyanto meminta BPBD bersama stakeholder menyediakan peta risiko, rambu bencana, dan infrastruktur pendukung yang mudah dipahami masyarakat agar evakuasi dapat dilakukan secara mandiri dan cepat.
Selain itu, dia menyoroti pentingnya penataan drainase, embung, dan kolam retensi di kawasan permukiman untuk mengurangi risiko banjir dan banjir bandang.
Suharyanto berharap upaya mitigasi yang sederhana, praktis, dan berkelanjutan dapat dilakukan secara nyata demi menekan dampak bencana serta menyelamatkan jiwa masyarakat, khususnya selama periode nataru.
“Mudah-mudahan periode nataru ini tidak terjadi bencana di negara kita,” terangnya. (PRB)
